Departen AgamaRI Sekretariat Jenderal Biro Keuangan dan BMN Primary Author mixed material bibliography Depag RI SekJen Biro Keungan Dan BMN 2007 id Indonesia

Text

1-98hlm. ; 25,4x17,4cm Sejak keluarnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pemerintah terus berupaya meningkatkan Pengelolaan Keuangan Negara dan Pengelolaan Barang Milik Negara. Laporan Keuangan Pemerintah, yang di dalamnya juga melaporkan Barang Milik Negara, hingga saat ini masih mendapatkan opini disclaimer. Salah satu sebabnya berasal dari laporan Barang Milik Negara. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pengelolaan Barang Milik Negara di hampir semua Departemen, termasuk Departemen Agama, masih menghadapi berbagai kendala baik dalam hal perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, dan hal-hal lainnya. Sehubungan hal tersebut diatas, kami menganggap perlu untuk menggandakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Penggandaan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi para Pengelola Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Agama didalam mengakses berbagai informasi mengenai pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggungjawabnya. Demikian, semoga bermanfaat. 354 PERPUSTAKAAN MAN7 JKT Jl. Binawarga Kp. Kalibata no.99 Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan 354 BMN p M7-10678 My Library 354 BMN p WhatsApp_Image_2025-11-10_at_10.28.56.jpeg.jpeg 1571 2017-09-13 11:40:01 2025-11-11 07:11:54 machine generated